PILIHAN JADWAL DIKLAT

Rabu, 08 Maret 2017

Bimtek Aset Daerah

Bimtek dan Pelatihan tentang Bimtek Aset Daerah / Barang Milik Daerah , Bintek Pemeriksaan Aset Tetap dan Penghapusan Aset/ BMD. Bersama ini kami lampirkan jadwal dan substansi materi bimtek aset daerah pilihan serta pembiayaan kegiatan sebagai bahan pertimbangan.

SILAHKAN PILIH JUDUL BIMTEK BIDANG ASET DAERAH / BARANG MILIK DAERAH 
  1. Bimtek Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara selengkapnya...... 
  2. Bimtek Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah selengkapnya...... 
  3. Bimtek Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset selengkapnya...... 
  4. Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) selengkapnya........

Untuk konfirmasi peserta bimtek aset daerah, kami mohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan dapat menghubungi kami melalui: Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi 
- Telp./Fax. (021) 22443223
- Konf : 085287445678 dan 085280888567 
- Info Diklat (PIN BB :7DE1D36A) 

Latar Belakang

FUNGSI PENGELOLAAN ASET / KEKAYAAN DAERAH.
Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional lihat Bimtek Aset Daerah, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Aset daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.  

lihat Jadwal Bimtek Aset Daerah terdekat


BULAN JULI 2017
12 – 13 Juli 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
12 – 13 Juli 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
12 – 13 Juli 2017 di Hotel Eden Kute Bali
12 – 13 Juli 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
12 – 13 Juli 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
12 – 13 Juli 2017 di Hotel Sahid G Surabaya
20 – 21 Juli 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
20 – 21 Juli 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
20 – 21 Juli 2017 di Hotel Eden Kute Bali
20 – 21 Juli 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
20 – 21 Juli 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
20 – 21 Juli 2017 di Hotel Sahid G Surabaya
27 – 28 Juli 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
27 – 28 Juli 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
27 – 28 Juli 2017 di Hotel Eden Kute Bali
27 – 28 Juli 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
27 – 28 Juli 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
27 – 28 Juli 2017 di Hotel Sahid G Surabaya
BULAN AGUSTUS 2017
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Sahid G Surabaya
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Eden Kute Bali
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
04 – 05 Agustus 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Eden Kute Bali
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
10 – 11 Agustus 2017 di Hotel Sahid G Surabaya
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Cemerlang Bandung
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Losari Beach Makassar
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Sahid G Surabaya
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Eden Kute Bali
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Pacific Palace Batam
14 – 15 Agustus2017 di Hotel Whizz Prime Manado
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Eden Kute Bali
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
24 – 25 Agustus 2017 di Hotel Sahid G Surabaya
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Eden Kute Bali
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
29 – 30 Agustus 2017 di Hotel Sahid G Surabaya

Secara sederhana pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu :
1. Adanya perencanaan yang tepat ;
2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efesien dan efektif ;
3. Pengawasan (monitoring).

1.Perencanaan.
 Untuk melaksanakan kewenangannya, baik itu yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. (lihat Bimtek Aset Daerah) Berdasarkan rencana, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset ataupun kekayaan yang direncanakan sebagai milik daerah tersebut benar-benar dibutuhkan oleh daerah ?, dan kalaupun sangat dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (compulsory competitive tendering contract). Hal itu dilakukan agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Selain itu DPRD dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu melihat kondisi daerah dimasa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang. “Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”. Untuk itu perlunya dibuat perencanaan strategik, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah serta perlunya ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator kinerja ini sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari ekses negatif. lihat Jadwal Bintek Aset Daerah

2. Pelaksanaan.
 Setelah perencanaan dilakukan secara tepat, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Peran penting masyarakat dan DPRD juga sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan(monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Untuk itu diperlukan adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan daerah. Begitu pula dalam hal pengamanan terhadap kekayaan daerah, harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem pengendalian interen. Ada hal cukup penting harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu perlu dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan daerah yang diadakan. Hal ini disebabkan karena sering kali biaya operasional atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja modal dengan biaya operasional dan pemeliharaan, dimana biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasional dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. lihat Bimtek Aset Daerah

Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang dipenuhi sekurang-kurangnya meliputi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountabilty for probity and legality) ;
2. Akuntabilitas proses (process accountability) ;
3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan menghindari dari penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut. Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk dilakukannya compulsory competitive tendering contrac (CCTC) serta langkah antisipasi kemungkinan terjadinya mark up, ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang daerah. lihat Bintek Aset Daerah

3. Pengawasan.
 Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu pula, auditor internal juga sangat penting keterlibatannya untuk melakukan penilaian kebijakan akuntansi yang diterapkan, menyangkut pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement) dan penilaiannya (evaluation). Pengawasan tujuannya untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat mudah mengetahui oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah tersebut.

II. FUNGSI PENGELOLAAN ASET DAERAH.

Ada hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian, dari ketiga fungsi yang seperti diuraikan diatas yakni berkenaan dengan upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan aset daerah. Sasaran strategi yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset daerah antara lain :

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah ;
2. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah ;
3. Pengamanan aset daerah dan ;
4. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi :
1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah ;
2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah ;
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset dan ;
4. Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai).

lihat Jadwal Bimtek Aset Tetap

Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan / manajemen aset daerah secara profesional ( lihat bimtek aset daerah ) , transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah ( lihat bimtek aset daerah ) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Aset daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. ( lihat bimtek aset daerah )

Rabu, 07 Oktober 2015

Bimtek Barang Milik Daerah

Berikut di sampaikan mengenai Bimtek Barang Milik Daerah

Di dalam Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara, Perubahan paradikma baru pengelolaan barang / asset daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara dan Permendagri RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).



Pengelolaan Barang / aset daerah secara profesional dan moderen dengan mengedepankan good governance, dalam hal ini dituntut agar mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat maupun stakeholder . Pengelolaan barang/aset milik daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dan/atau Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, akan tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisien , efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset serta dapat meningkatkan nilai pendapatan asli daerah.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D). Dalam memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Dalam kebijakan itu mengatur penyesuaian jangka waktu dan tarif pemanfaatan BMN/D di infrastruktur. Penyesuaian jangka waktu dalam penyediaan infrastruktur antara lain untuk sewa dapat lebih dari lima tahun, dan kerja sama pemanfaatan dapat dilakukan hingga 50 tahun. Sebelumnya kerja sama pemanfaatan hanya 30 tahun. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) maka kami akan melaksanakan Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (BMN/D) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 yang diselenggarakan pada: lihat jadwal Bimtek Barang Milik Daerah

Info Jadwal Bimtek / Diklat / Pelatihan di Bulan :
Januari, - AGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.
lihat jadwal Bimtek Barang Milik Daerah
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
  4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
  7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Info Jadwal Bimtek / Diklat / Pelatihan di Bulan :Januari, - AGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER
  8. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
  9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  11. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  12. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
  13. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
  14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
  15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
  16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah:
  18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
  19. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
  20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
  21. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
  22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
  23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
  24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.
  26. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
  27. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
  28. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  29. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  30. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
  31. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
lihat jadwal Bimtek Barang Milik Daerah
Info Jadwal Bimtek / Diklat / Pelatihan di Bulan :